Kamis, 21 Juni 2012

Makalah Kondisi Eko Rakyak Kota dan Desa

Oleh: Imron & Jarkasih
B A B  I
P E N D A H U L U A N

A.      LALAR BELAKANG
Tatanan kehidupan yang mengikat antara seorang individu dengan individu lain dalam suatu ruang lingkup yang luas melibatkan interaksi sosial dan ekonomi diantara mereka. Tatanan kehidupan semacam inilah yang mencermeninkan kondisi ekonomi rakyat perkotaan dan pedesaan bagaimana. Mengenai bagaimana orang itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang dalam hal ini yang akan pemakalah basa ialah kondisi ekonomi rakyat perkotaan dan pedesaan.

Kondisi perekonomian yang berbeda antara daerah perkotaan dan pedesaan inilah yang membawa hikmah tersendiri, dimana penutup dan pemenuhan kebutuhan dilakukan oleh dua belah pihak antara produsen dan konsumen, dan dapat dikatakan desa merupakan sebuah produsen yang hampir keseluruhan penduduk yang tinggal di dalamnya melakukan tindakan produksi, produksi dalam hal ini menjadi sebuah tempat dimana seseorang bisa mendapatkan bahan baku yang di distribusikan oleh seorang pedagang yang membawa barang dapat diolah oleh sebuah perusahaan manufaktur menjadi barang yang jadi yang dapat menambah kepuasan konsumen  atau barang yang langsung dapat dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan seperti sayur-sayuran dan sebagainya.
Jika kita melihat dari perilaku konsumen, terhadap konsumsi suatu barang terutama kebutuhan pokok yakni pangan lebih di dominasi oleh masyarakat perkotaan.  Dimana segala sesuatu dapat di                             katakan harus menggunakan uang, sedangkan dalam perilaku konsumen kita lihat masyarakat pedesaan lebih memilih menanam dan bertukar hasil untuk kebutuhan pokok seperti pangan.
 
B.       RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang penulisan makalah penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam  materi ini yang di akan selanjutnya akan dibahas dalam  bab pembahasan yaitu:
1.      Apakah ada keterkaitan ekonomi perkotaan dan pedesaan?
2.      Apa kebijakan ekonomi rakyat perkotaan?
3.      Bagaimana strategi pembangunan perkotaan?
4.      Bagaimanan kondisi ekonomi rakyat pedesaan?
5.      Bagaimana pendekatan dan solusi pembangunan desa?

C.      TUJUAN
Rumusan masalah yang dikemukakan penulis diatas memberikan uraian maksud tujuan penulisan makalah yaitu:
1.      Agar mengetahui keterkaitan ekonomi perkotaan dan pedesaan
2.      Agar mengetahui kebijakan ekonomi rakyat perkotaan
3.      Agar mengetahui strategi pembangunan perkotaan
4.      Agar mengetahui kondisi ekonomi rakyat pedesaan
5.      Agar mengetahui  pendekatan dan solusi pembangunan desa



B A B  II
P E M B A H A S A N

A.      KETERKAITAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN
Masyarakat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
Masyarakat kota dalam kamus bear bahasa Indonesia adalah masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian dalam sektor perdagangan dan industri, atau yang bekerja dl sektor administrasi pemerintah.
Masyarakat desa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah masyarakat yg penduduknya mempunyai mata pencaharian utama di sektor bercocok tanam/pertanian (agrarian), perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya itu, dan yang sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian itu.
Dua sektor kebudayaan yang berbeda memberikan fade back (timbal balik saling melengkapi, adanya keterkaitan antara keduanya dan bukanlah hal yang asing lagi, semua hal di ciptakan berpasang pasangan untuk saling melengkapi terutama eksistensi masyarakat kota dan masyarakat desa.
Masyarakat desa dari sektor pertanian

Sasaran pembangunan perkotaan dan perdesaan adalah terwujudnya keserasian dan keseimbangan peranan daerah perkotaan dan perdesaan dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, serta terwujudnya otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab; mantapnya keterkaitan, baik fisik maupun sosial ekonomi, antara daerah.
Perkotaan dan perdesaan; tercapainya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antarwilayah, kawasan, desa dan kota; serta mantapnya lembaga perekonomian di perkotaan dan perdesaan dalam menciptakan struktur perekonomian yang lebih kuat. Sasaran lainnya adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan; meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat termasuk semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan; serta meningkatnya mutu lingkungan hidup di kawasan perkotaan dan perdesaan sehingga mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan perkotaan dan perdesaan dikembangkan berbagai kebijaksanaan, antara lain menyelenggarakan pembangunan secara terpadu dengan menciptakan keterkaitan sosial ekonomi yang serasi dan seimbang antara desa dan kota; meningkatkan peningkatan desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah melalui pemantapan kelembagaan dan kemampuan pendanaan pemerintah daerah; serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah perkotaan dan perdesaan. Kebijaksanaan lainnya adalah meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien melalui penyusunan rencana tata ruang kota dan kawasan yang dijabarkan ke dalam rencana tata guna tanah dan air beserta prosedur pelaksanaannya; menanamkan kesadaran lingkungan hidup yang lebih tinggi pada masyarakat luas; dan meningkatkan kemitraan dengan melibatkan masyarakat dan swasta pengusaha dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifivitas pembangunan di perkotaan dan di perdesaan.

Sasaran dan kebijaksanaan pembangunan perkotaan dan perdesaan dituangkan lebih lanjut dalam sasaran, kebijaksanaan dan program bagi pembangunan perkotaan dan perdesaan.


B.       KEBIJAKAN EKONOMI RAKYAT PERKOTAAN
Kebijakan secara umum dibagi menjadi dua yaitu peraturan presiden untuk KSPN dan kedua, SKB 3 Menteri yaitu kementerian Bappenas, yang disistematiskan sebagai berikut:
1.      Untuk kebijakan pertama dan kedua diposisikan sebagai kebijakan makro, yakni kebijakan pertama adalah penguatan peran kota sebagai basis pembangunan nasional dan menjamin pemenuhan kesejahteraan warga (Urban led Development Policy), Dan kebijakan yang kedua menjamin pembangunan pemerataan pembangunan namun terkonsentrasi pada beberapa pusat pertumbuhan tertentu (Desentralizing urban concentration)
2.      Untuk kebijakan ketiga dan ketujuh diposisikan sebagai kebijakan untuk menjawab segala permasalahan perkotaan yang harus segera diatasi, kebijakan ketiga adalah mengedepankan aspek sosial budaya, kebijakan keempat adalah pengembangan ekonomi lokal, kebijakan kelima adalah pemenuhan PSU pemukiman, kebijakan keenam adalah pengendalian tata ruang, dan kebijakan ketujuh adalah  pengendalian kualitas lingkungan, mitigasi resiko bencana dan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim.
3.      Kebijakan kedelapan di posisikan sebagai landasar yang memungkinkan atau bahkan menjamin ketujuh kebijkanan diatas dapat diterapkan dengan dan efektif, kebijakan yang kedelapan adalah tata kelola dan kelembagaan.

C.      STRATEGI PEMBANGUNAN PERKOTAAN
Strategi pembangunan perkotaan dapat di tinjau dari penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan yaitu:
a.       Kebijakan pertama. Strategi pembangunan yang tempuh dalam kebijakan kepertama ini yaitu:
1.      Penetapan prioritas kota-kota yang menjadi konsentrasi pertubuhan ekonomi;
2.      Optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan perkotaan dan wilayah sekitarnya;
3.      Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi;
4.      Promosi yang konsisten dan terpadu kepada aparatur pemerintahan;
5.      Penyeimbangan hubungan kota desa yang dapat peningkatan nilai tambah dengan cara mendorong ekonomi pedesaan.

b.      Kebijakan kedua. Strategi pembangunan yang tempuh dalam kebijakan kedua ini yaitu:
1.      Penetapan dan pengembangan kota-kota yang mempunyai fungsi khusus;
2.      Percepatan pembangunan kota-kota, diluar pulau Jawa dan Sumatera;
3.      Pengembangan transportasi yang ditetapkan sebagai konstrasi pertumbuhan;
4.      Peningkatan efisiensi sistem logistis antara kota maupun antara kota desa; dan
5.      Penerapan insentif (tambahan penghasilan) - disinsentif fiskal dalam mendorong pengembangan kegiatan swasta pada pusat-pusat yang telah ditetapkan.

c.       Kebijakan ketiga. Strategi pembangunan yang tempuh dalam kebijakan ketiga ini yaitu:
1.      Pembangunan sarana dan prasarana utilitas berbasis komunitas;
2.      Pelestarian dan pemanfaatan warisan dan nilai budaya;
3.      Penguatan SDM terutama bagi masyarakat kurang mampu, melalui pendidikan formal dan non formal;
4.      Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil guna ketepatan rencana pembangunan;
5.      Penyediaan jaring pengaman sosial (JPS) dalam upaya mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi;
6.      Penghargaan, bantuan teknis dan finansial. Bagi kota yang mampu mewujudkan kenyamanan dan layak huni bagi semua golongan.

d.      Kebijakan Kempat. Strategi pembangunan yang tempuh dalam kebijakan keempat ini yaitu:
1.      Pengembangan ekonomi loka yang berkelanjutan dengan penguatan ekonomi informal, industri kreatif dan pariwisata;
2.      Penetapan produk unggulan dan akses pembiayaan yang mendorong pengembangan usaha serta peningkatan produktifitas kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dinilai dapat dengan cepat tercapai dengan keberhasilan UMKM;
3.      Penguatan mitra antara pemerintah provinsi dalam menodorng kerja sama melalui pengembangan dan integrasi ekonomi lokal yang bersifat lintas wilayah;
4.      Pengendalian faktor-faktor penyebab ekonomi biaya tinggi upaya peningkatan daya tarik investasi daerah;
5.      Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah upaya pengembangan ekonomi lokal;
6.      Pemberian insentif upaya peningkatan kapasitas pelaku kegiatan ekonomi informal.

e.       Kebijakan kelima. Strategi pembangunan yang tempuh dalam kebijakan ketlima ini yaitu:
1.      Percepat penyediaan sarana dan prasaranan utilitas sebagai pusat pertumbuhan regional dan nasional;
2.      Penyediaan sarana dan prasarana utilitas yang dapat meningkatkan interaksi masyarakat dan budaya setempat;
3.      Peningkatan kemudahan akses bagi golongan masyarakat yang memiliki keterbatan melalui penyediaan sarana dan prasarana utilitas sesuai kebutuhan;
4.      Penyediaan jaringan hijau kota;
5.      Penyelenggaraan sistem transportasi umum perkotaan antar tempat yang efisien dan ramah lingkungan yang terpadu dengan tata guna lahan;
6.      Mendorong penggunaan energi alternatif ramah lingkungan;
7.      Pengelolaan sarana dan prasarana yang terpadu, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
8.      Bantuan teknis dan finansial dengan kurun waktu tertentu bagi upaya pemenuhan kebutuhan;
9.      Penghargaan insentif bagi kota yang berhasil memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak, berhasil mengelola sampah dan limbah, berhasil mengelola transportasi denggan baik.

f.       Kebijakan keenam. Strategi pembangunan yang tempuh dalam kebijakan keenam ini yaitu:
1.      Perencanaan tara ruang kota yang padat lahan dengan memperhatikan 7 aspek yakni, optimalkan pemanfaatan lahan (infill development), memperbaharui sistem angkutan umum dengan penggunaan tanah/peruntukan tanah sehingga menghasilkan mobilitas yang efisien (transitoriented development), mendekatkan antara pemukiman dengan pusat kegiatan perkotaan (mixed landuse),  meremajakan kawasan kota (urban renewal), meningkatkan produktifitas kawasan kota (urban development), menahan pertumbuhan melebar pada kawasan pinggiran kota (urban growth boundaries);
2.      Pengembangan instrumen perpajakan cara mudah pengendalian pemanfaatan ruang;
3.      Penyediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah;
4.      Optimalisasi pengurusan hak atas tanah,
5.      Penggunaan mekanisme insentif dan disentif dari pemerintah ke pusan ke pemerintah daerah, mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota;
6.      Peningkatan kualitas pelayanan dan sistem informasi seperti proses sertifikasi hak atas tanah upaya mempermudah proses pembangunan.

g.       Kebijakan ketujuh. Strategi pembangunan yang tempuh dalam kebijakan ketuh ini yaitu:
1.      Pengendalian terhadap pembangunan kota agar tidak merusak lingkungan;
2.      Peran serta pemerintah dan masyarakat mewujudkan lingkungan yang sehat;
3.      Dukungan teknis dan finansial bagi kota yang berhasil mewujudkan perbaikan kualitas lingkungan kota yang sheat dan siap menghadapi kemungkinan bencara dan perubahan iklim;
4.      Percepatan penyusunan regulasi khususnya dalam bidang transportasi, melalui pengurangan emisi CO2.

h.      Kebijakan kedelapan. Strategi pembangunan yang tempuh dalam kebijakan kedelapan ini yaitu:
1.      Percepat  penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan kota;
2.      Pengembangan kerjasama antara kota, daerah, negara, swasta dan masyarakat;
3.      Peningkatan kapasitas warga kota dalam perencanaan, pembangunan, monitoring, dan evaluasi pembangunan kota;
4.      Peningaktan kualitas administrasi kependudukan, pembagunan dapar dirancangn sesuai dengan komposisi demografi masyarakat perkotaan
5.      Bbantuan teknis insentif dan disentif bagi terwujudnya birokrasi yang responsif terhadap pelayanan masyarakat.
6.      Penghargaan nasional bagi pemimpin kota formal maupun informal yang berhasil melakukan inovasi pemecahan berbagai masalah perkotaan.

D.      KONDISI EKONOMI RAKYAT PEDESAAN
Kita ketahui bersama bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang  bila dilihat dari segi kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat lama. Adat istiadat adalah suatu aturan yang selaga konsepsi sitem budaya yang mengalir dan mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupana sosial, kerja sama dan hubungan erat tahan lama, dengan sifat-sifat yang hampir seragam .
Desa sendiri memiliki tiga karakteristik/ ciri unsur yang fundamental,
1.      Daerah dan letak
Daerah dan letak desa yang sangat luar / lahan yang hijau membuat sebagiaman besar masayarakat perekonomian mereka lebih kearah pada pertanian. Dengan menjual sebagian hasil dari pertanian mereka untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan sebagian biasanya lebih memilih mengkonsumsi.
2.      Penduduk, dan
Melihat kondisi penduduk pedesaan yang bila dilihat dari segi tingkat kemiskinan sebenarnya tidak termasuk miskin, sebab rata-rata dari sebagaian penduduk desa memiliki lahan untuk sandang, pangan, papan mereka walaupun masih dalam keadaan secukup untuk pemenuhan kebutuhannya sebagian. Namun dari segi pengembangan penduduk desa jika lebih cenderung pada ketertinggalan dalam hal pembanguanan, contoh dari segi teknologi, dan lain yang bersifat perubahan era globalisasi, namun seiring perubahan, masyarakat desa pun dapat berubah menjadi masyarakat modern, dan biasanya dipelopori oleh generasi-generasi merek yang lambat laun ingin maju dan berpindah ke kota.
3.      Tatanan kehidupan,
Tatanan kehidupan masyarakat lebih terlihat dari pola kekeluargaan yang sangat kuat saling melengkapi kebutuhan dalam perekonomian mereka seperti kebutuhan pangan, kesetiakawanan sosial pada masyarakat lebih tinggi disebabkan homogenis masyarakat yang terlihat dalam tolong menolong (gotong-royong). Dan kejenjangan sosial tidak terlalu besar. Perilaku erikat status, gambaran dan pasif mewarnai tatanan kehidupan desa.

E.       PENDEKATAN DAN SOLUSI PEMBANGUNAN DESA
Perkembangan perekonomian dipedesaan menentukan kesejahteraan masyarakat dimanasa yang adakan datang maka dari itu perlu adanya pendekatan dan solusi pembangunan desar, dalam hal ini ada tiga pendekatan dan solusi yaitu:
1.      Membangun pedeasaan dengan mengendalikan teknologi, teknologi merupakan media yang paling cepat mengantarkan kualitas SDA dan SDM. Sehingga pusat perhatian pada inovasi dan diseminasi pertanian. Mendukung penelitian dan menunjang jasa-jasa penyuluhan lapangan.
2.      Pendekatan kedua, menekankan perengkuhan petani kecil dan sarana produksi. Karena jika kita melihat bahwa petani kecil sering diabaikan dan ada anggapan yang keliru bahwa keuntungan skala besar dan pemilikan usaha besar adalah lebih efisiens. Pendekatan kedua ini lebih memusatkan perhatian pada penyempurnaan mekanisme pasar dan harga pasar yang mencerminkan kntribusi pada petani kecil
3.      Pendekatan ketiga, membangun desa dengan: 1. Membentuk koperasi dan organiasai petani kecil. 2. Program pedesaan menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang tidak memiliki tanah. 3. Pemusatan perhatian pada pertanian dan teknologi. 4. Memusatkan perhatian yang luas mengenai pendekatan pedesaan dan kebutuhan pedesaan. 5. Memperjuangan kekuatan dan bobot politik. Pendekatan ini menganjurkan upaya yang lebih komperhensif terhadap pembangunan pedesaan dan pengukuran keterpancangan pemikiran pada pertanian serta teknik semata, dan menyatakan upaya memperbaiki penghasilan pendapatan pedesaan adalah penting.
Pembangunan pedesaan secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok kebijkanan.
1.      Kebijakan tak langsung yang  mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar suasana yang mendukung tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa. Kebijakan ini diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjadi kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan melalui pengembangan kegiatan sosial ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, penguatan kelembagaan, serta penyempurna peraturan undang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
2.      Kebijakan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan pokok, peningkatan produktifitas, dan pendapatan. Khususnya masayarakat rendah. Pendekatan ini tepat dalam pengembangan ekonomi rakyat melalui pendekatan kelompok dalam bentuk usaha bersama dalam wadah koperasi. Atau pembantukan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Yang dalam hal ini berperan aktif dalam peningkatan perekonomian rakyat pedesaan.
3.      Kebijakan khusus diutamakan pada penyimpanan penduduk untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Kebijakan kusus adalah peraturan, perudang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap kegiatan usaha penduduk berupa jaminan kapastian usaha dan kemudahan akses, serta pembentukan lembaga yang memberikan layanan secara terpilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



B A B   I I I
P E N U T U P

A.    KESIMPULAN
1.      Keterkaitan perkotaan dan pedesaan
Peran serta dua sektro kebudayaan yang berbeda sangat berkaitan erat dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian pedesaan dan perkotaan yang saling melengkapi kebutuhan.
2.      Kebijakan ekonomi rakyat perkotaan
Kebijakan ekonomi rakyat perkotaan yang disebutkan di bab permbahasan ada delapan dan di sistematiskan dalam urutan peran.
3.      Strategi pembangunan perkotaan
Strategi pembangunan perkotaan dapat di tinjau dari kebijakan ekonomi rakyat perkotaan yang telah di sebutkan dalam bab pembahasan.
4.      Kondisi ekonomi rakyat pedesaan
Kondisi ekonomi rakyat pedesaan yang masih terikat dengan kebudayaan membuat perekonomian rakyat mengalami keterlambatan dalam pengemabangan pembangunan perekonomian. dan dalam hal ini perlu adanya perhatian dari pemerintah.
5.      Pendekatan dan solusi pembangunan Desa
Pendekatan dan solusi yang telah disebutkan di atas berperan aktif dalam pembangunan desa menuju masayarakat modern yang lebih produktif dalam hal perekonomian.

B.     SARAN



DAFTAR PUSTAKA

Bappenas. 2005. Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004 – 2009. Draft I. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jarkarta
http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/
Pracoyo Kunawangsih Tri, Pracoyo Anto. 2005. Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia, Grasindo. Jakarta
Mubyarto, Sartono Kartodirdjo. 2009. Pembangunan pedesaan di Indonesia Penulis. Liberty untuk P3PK UGM. Universitas Michigan
Marsuki. 2006. Pemikiran dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia. Mitra Wacana Media. Jakarta
Mulyadi, S. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. Raja Grafindo Persada. Jakarta
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2010-2025 Edisi Revisi 5 Desember 2010. Dit perkotaan perdesaan BAPPENAS dan Dit bina program cipta karya PU
Rintuh Cornelis. 2005. Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat. BPFE. Yogyakarta

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar